kilassurabaya.com | SURABAYA – Dalam gelaran bergengsi Conference Anugerah HUMAS INDONESIA 2025 yang berlangsung di Hotel Platinum Surabaya pada Rabu (23/9/2025), Ketua Perhumas Surabaya Raya sekaligus Dosen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Dr Suko Widodo Drs MSi menyampaikan pidato kunci.
Mengangkat tajuk “Humas Publik: Dari Menjaga Citra ke Membangun Kepercayaan”, Suko mengajak para praktisi humas untuk melakukan refleksi mendalam. Ia menekankan bahwa esensi humas sejati bukan terletak pada pencitraan instan, tetapi pada pembangunan kepercayaan publik melalui tindakan nyata yang akuntabel.
“Kepercayaan lahir bukan dari kata-kata manis, melainkan dari akuntabilitas komunikasi yang konsisten. Transparansi membuat warga merasa dihormati, dan akuntabilitas membuat mereka yakin bahwa amanah benar-benar dijaga,” tegas Suko.
Simbol Transparansi
Pemaparan Suko berawal dari ilustrasi tentang Masjid Jogokariyan Yogyakarta. Terdapat sebuah papan pengumuman sederhana pada masjid tersebut yang menjadi simbol transparansi dengan mencatat setiap rupiah infak secara terbuka. Menurutnya, praktik kecil ini berdampak besar dalam melahirkan kepercayaan jamaah tanpa perlu kata-kata muluk.
“Sayangnya, praktik seperti Jogokaryan jarang kita temui di ruang komunikasi publik. Banyak humas lembaga negara lebih sibuk mengabarkan siapa yang hadir di rapat, daripada apa yang diputuskan dalam rapat. Rajin menyebar foto pejabat tersenyum, tapi jarang
menjelaskan progres kebijakan yang menyentuh kehidupan rakyat,” ujarnya.
Hal ini yang membuat Suko menilai banyak humas yang jatuh dalam jebakan lama. “menjaga citra, bukan membangun kepercayaan. Padahal, kepercayaan publik tidak lahir dari foto-foto seremonial, melainkan dari komunikasi yang terbuka, jujur, dan bisa
dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Menjaga Asa
Tak lupa, Suko juga menyodorkan sejumlah contoh praktik baik yang masih menjaga asa humas yang patut diteladani. Ia menyoroti command center Pemerintah Kota Surabaya yang membuka data secara real-time yang memungkinkan warga memantau transparansi laporan. Contoh lain datang dari BPBD Jawa Timur yang menunjukkan akuntabilitas komunikasi dalam situasi darurat bencana.
“Di sini kita belajar, komunikasi akuntabel bukan sekadar etika birokrasi, tetapi urusan nyawa manusia. Ulrich Beck dalam Risk Society menekankan bahwa risiko di era modern bukan hanya bencana alam, tetapi juga risiko komunikasi: informasi yang salah, terlambat,
atau disembunyikan bisa lebih berbahaya daripada bencana itu sendiri,” paparnya.
Pada akhir, ia menyampaikan tiga pola kunci humas yang membangun kepercayaan, transparan sebelum diminta, responsif bukan defensif, dan berorientasi pada publik.
“Yang kita butuhkan adalah humas yang melayani, humas yang membuat warga tertarik untuk mendengar, dan akhirnya percaya,” pungkasnya.(acs)
